Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi
dan Menaggulangi Kemiskinan dan Hasil yang Dicapai
I. PENDAHULUAN
Kebijakan
Pemerintah dalam Mengatasi dan Menaggulangi Kemiskinan dan Hasil yang Dicapai
Kemiskinan adalah
keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan
dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan
dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
· Gambaran
kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari,sandang, perumahan, dan pelayanan
kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan
barang-barang dan pelayanan dasar.
· Gambaran
tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,
ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal
ini termasuk pendidikan daninformasi.
Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup
masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
· Gambaran
tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna
"memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di
seluruh dunia.
Di dalam ilmu ekonomi,
kemiskinan dipertimbangkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolute dan
kemiskinan relative. Kemiskinan
relatif, konsep yang mengacu kepada garis
kemiskinan adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi
pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat
rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Kemiskinan absolut, konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis
kemiskinan adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan
minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Bank Dunia
mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup
dengan pendapatan dibawah 1 dollar AS per hari dan Kemiskinan menengah untuk
pendapatan dibawah 2 dollar AS per hari.
Kemiskinan
banyak dihubungkan dengan:
· Penyebab individual, atau patologis, yang melihat
kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
· Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan
pendidikan keluarga.
· Penyebab sub-budaya (subcultural), yang
menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau
dijalankan dalam lingkungan sekitar.
· Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat
dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
· Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa
kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Tidak sulit
mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor itu sangat sulit memastikan mana
yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan
tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Faktor-faktor penyebab
kemiskinan tersebut antara lain:
· Tingkat
dan laju pertumbuhan output
· Tingkat
upah neto
· Distribusi
pendapatan
· Kesempatan
kerja
· Tingkat
inflasi
· Pajak
dan subsidi
· Investasi
· Alokasi
serta kualitas SDA
· Ketersediaan
fasilitas umum
· Penggunaan
teknologi
· Tingkat
dan jenis pendidikan
· Kondisi
fisik dan alam
· Politik
· Bencana
alam
· Peperangan
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan
Tidak
diragukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama jangka panjang,
memang sangat penting bagi penurunan/penghapusan kemiskinan. Kerangka dasar
teoritisnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan/meningkatkan
kesempatan kerja yang berarti mengurngi pengangguran dan meningkatkan
pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa mekaniskme yang diperlukan
untuk memfasilitasi keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin
berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi bias menjadi suatu alat yang efektif,
walaupun bukan sat-satunya factor, bagi pengurangan/penghapusan kemiskinan.
II. PEMBAHASAN
1. Kemiskinan di
Indonesia
Kemiskinan bukan hanya merupakan masalah Indonesia, tetapi juga masalah dunia.
Laporan tahun 2005 dari Bank Dunia menunjukkan bahwa
menjelang akhir 1990-an ada sekitar 1,2 milliar orang miskin dari sekitar 5
milliar lebih jumlah penduduk di dunia. Sebagian besar dari jumlah orang miskin
tersebut terrdapat di Asia Selatan (43,5%) yang terkonsentrasi di India,
Bangladesh, Nepal, Sri Langka, dan Pakistan. Afrika Sub-Sahara merupkan wilayah
kedua di dunia yang padat orang miskin (24,3%). Wilayah ketiga yang terdapat
banyak orang miskin adalah Asia Tenggara dan Pasifik (23,2%), yang terutama
terdapat di Cina, Laos, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Sisanya
terdapat di Amerika Latin dan Carribeans (6,5%), Eropa dan Asia Tengah (2,0%),
serta Timur Tengah dan Afrika Utara (0,5%).
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan
dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan
kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan
atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line)
merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak
terkecuali di Indonesia.
Di dalam kategori permasalahan kemiskinan (seperti jumlah penduduk
kelaparan, penduduk yang hidup dengan <1 dollar, harapan hidup penduduk),
Indonesia berada pada tingkat pertengahan; tidak baik dan tidak buruk. Di
samping itu, negara tetangga (kecuali Singapore, yang tidak sepantasnya untuk
dibandingkan) seperti Malaysia yang masuk ke dalam tingkatan yang paling puncak
bersama dengan Negara-negara maju, dan juga Thailand dengan setengah
wilayahnya. Sudah sepantasnya Indonesia menjadikan pengentasan kemiskinan
prioritas dalam pembangunan ekonomi, untuk menggapai cita-cita bangsa menjadi
Negara yang terdepan.
Berikut merupakan fakta-fakta tentang kemiskinan di Indonesia:
· Jumlah
penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah
Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33
persen), turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret
2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15 persen).
· Selama
periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang
0,81 juta (dari 11,91 juta pada Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada Maret
2010), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang (dari 20,62
juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada Maret 2010).
· Persentase
penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah
selama periode ini. Pada Maret 2009, 63,38 persen penduduk miskin berada
di daerah perdesaan, sedangkan pada Maret 2010 sebesar 64,23 persen.
· Peranan komoditi makanan terhadap Garis
Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan
(perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2010, sumbangan Garis
Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,5 persen, sedangkan
pada Maret 2009 sebesar 73,6 persen.
· Komoditi
makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras,
rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang
merah, kopi, dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya
perumahan, listrik, angkutan, dan pendidikan.
· Pada periode Maret 2009-Maret 2010,
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran
penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran
penduduk miskin juga semakin menyempit.
Bagaimana dengan penaggulannya oleh Pemerintah Indonesia?
Di dalam sebuah pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuturkanrencana-rencana
dalam menanggulangi kemiskinan dengan membagi program bantuan untuk rakyat miskin ke dalam
empat klaster. Klaster pertama merupakan program bantuan dan perlindungan
sosial, di antaranya berwujud beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu
(raskin), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan
jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Klaster kedua melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Klaster ketiga melalui Kredit Usaha
Rakyat (KUR). Kemudian klaster keempat yang mulai efektif pada 2012 dan
dilaksanakan secara bertahap meliputi sejumlah program, yaitu rumah murah dan
sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik
murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan
masyarakat miskin perkotaan.
Salah
satu program konkret yang dilakukan pemerintah pada tahun 2007 untuk
mengentaskan kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),
yang menelan anggaran Rp51 Trilliun yang menjangkau 33 provinsi, 2.891
kecamatan, dan 33.527 desa/kelurahan atau 31,92 juta orang miskin di Indonesia.
Upaya-upaya lain pemerintahan SBY mengentaskan kemiskinan memberi penekanan
pada aspek-aspek social masyarakat dan telah terealisasikan sejak tahun 2007,
antara lain:
· Bantuan Langsung
Tunai (BLT)
· Beras untuk rakyat
miskin (Raskin)
· Bantuan untuk
sekolah/pendidikan
· Bantuan kesehatan
gratis
· Pembangunan
perumahan rakyat
· Pemberian kredit
mikro
· Bantuan untuk petani
dan peningatan produksi pangan
· Bantuan untuk
nelayan dan sektor perikanan
· Peningkatan
kesejahteraan PNS, termasuk TNI dan Polri
· Peningkatan
kesejahteraan buruh
· Bantuan untuk
penyandang cacat (Jamsos)
· Pelayanan publik
cepat dan murah untuk rakyat
2. Kemiskinan di
Aceh
Kemiskinan di Aceh merupakan phenomena
pedesaaan dengan sejumlah besar masyarakat Aceh masih rentan terhadap
kemiskinan (memiliki pendapatan hanya diatasgaris kemiskinan). Sumber daya alam yang berlimpah tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi atau tingkat kemiskinan yang rendah. Aceh akan memiliki sumber daya yang
diperlukan untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
tetapi efisiensi dalam alokasi sumber daya merupakan kunci keberhasilan.
Tingkat kemiskinan meningkat sedikit
pada tahun 2005 dan menurun kembali ke tingkat ra-tsunami pada tahun 2006,
difasilitasi oleh berakhirnya konflik dan kegiatanrekonstruksi. Berikut data
dari BPS Aceh mengenai persentase penduduk miskin 2004-2011.
|
Tahun
|
Jumlah
(Ribu Jiwa)
|
Persentase
|
||||
|
Kota
|
Desa
|
Jumlah
|
Kota
|
Desa
|
Jumlah
|
|
|
2004
|
198,70
|
957,50
|
1.156,10
|
17,49
|
32,57
|
28,37
|
|
2005
|
222,90
|
943,50
|
1.166,40
|
19,04
|
32,60
|
28,69
|
|
2006
|
226,90
|
922,80
|
1.149,70
|
19,22
|
31,98
|
28,28
|
|
2007
|
218,80
|
864,70
|
1.083,60
|
18,68
|
29,87
|
26,65
|
|
2008
|
195,80
|
763,90
|
959,70
|
16,67
|
26,30
|
25,53
|
|
2009
|
182,20
|
710,70
|
892,90
|
15,44
|
24,37
|
21,80
|
|
2010
|
173,37
|
688,48
|
861,85
|
14,65
|
23,54
|
20,98
|
Persentase penduduk miskin (penduduk
yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Aceh pada tahun 2011 sebesar 19,57
persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 20,98
persen. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut terjadi di daerah
perkotaan dan perdesaan. Pada periode 2010 - 2011, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan
menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk
miskin juga semakin menyempit.
Dari sekumpulan data di atas, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan
terus menurun mulai dari tahun 2005 (hanya terjadi kenaikan 0,32% pada rentang
2004-2005). Tentu ini merupakan suatu hal yang positif bagi daerah. Tapi
tragisnya, persentase kemiskinan di Aceh hampir setengah lebih tinggi dari
kemiskinan di seluruh Nusantara. Salah satu disparitas yang paling besar
terjadi pada tahun 2005, kemiskinan di Aceh sebesar 28,69% sedangkan Indonesia
secara keseluruhan sebesar 15,97%, selisih 12,72%. Untuk data tahun 2010, Aceh
menduduki peringkat ke-7 klasemen dengan persentase kemiskinan tertinggi.
Upaya
Pemerintah Aceh terhadap pengentasan kemiskinan sebagian besar menyukseskan
atau menjalankan kebijakan-kebijakan/upaya-upaya yang telah diagendakan oleh
Pemerintah Pusat. Di samping itu, ada beberapa kebijakan khusus dari Pemerintah
Aceh seperti, Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Jaminan Kesehatan
Rakyat Aceh (JKA), Penetapan Pidie Jaya sebagai lumbung pangan
daerah,pembangunan industrialisasi di beberapa daerah (walaupun belum
terealisasikan), Beasiswa pendidikan SMA/S1/S2/S3, dan lainnya.
III. KESIMPULAN
Tanggapan masyarakat dunia terhadap kemiskinan adalah:
· Bantuan
kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah
menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
· Bantuan
terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk
mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman,
pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
· Persiapan
bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang
miskin, banyak negara sejahtera menyediakan
bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin,
seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat
orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
1. Indonesia
Di tanah air, untuk menghilangkan
atau mengurangi kemiskinan diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang
tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.
Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :
· Pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan yang prokemiskinan
· Pemerintahan yang baik
(good governance)
· Pembangunan
sosial
Untuk mendukung strategi tersebut
diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau
tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :
a. Intervensi
jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan
b. Intervensi
jangka menengah dan panjang
· Pembangunan
sektor swasta
· Kerjasama
regional
· APBN
dan administrasi
· Desentralisasi
· Pendidikan
dan Kesehatan
· Penyediaan
air bersih dan Pembangunan perkotaan
Daftar Pustaka
